Tugas Administrator Kepolisian

                    Tujuan utama departemen kepolisian adalah melindungi jiwa, properti, dan menjaga ketertiban umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, administrator kepolisian sedikitnya memiliki 6 tugas, yaitu 1) tugas(task), 2) sumber Daya (resources), 3) struktur, 4) budaya(culture), 5) manajemen, dan 6) lingkungan(environment).  

a.               Tugas (tasks), sebagai administrator untuk mencapai tujuan besar kepolisian yaitu public safety maka dia harus dapat menjabarkan tugas utama itu ke dalam serangkaian tugas-tugas yang lebih rinci. Penjabaran ini dilakukan agar komponen organisasi / satuan kerja terkecil dari organisasi paham atas tugasnya masing-masing yang akan bermuara kepada tercapainya tujuan umum kepolisian. Ada tiga macam kategori tugas polisi antara lain : tugas operasi, administrasi, dan pelayanan. Dalam praktiknya dalam sistem administrasi Polri dapat dilihat  untuk mencapai tujuan keamanan wilayah maka Kapolda merincikan tugas-tugas Polri ke dalam sub yang lebih rinci. Tugas operasi seperti pelaksanaan penyidikan, pengungkapan kriminalitas, operasi ketupat untuk menjaga situasi saat lebaran dll. Tugas administrasi adalah tugas pembinaan sumber daya, personil , dan anggaran dilakukan setiap hari melalui fungsi-fungsi SDM, Keuangan, dan diklat. Tugas Pelayanan adalah yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat seperti penerbitan SIM, STNK, SKCK, dll.

b.               Sumber daya (resources), sebagai seorang administrator kepolisian kita diharuskan untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan kepolisian secara efektiv dan efisien. Jadi seorang administrator harus paham betul apa sumber daya yang dimilikinya baik personil, sarana prasarana dan anggaran. Penerapannya dalam administrasi kepolisian adalah dalam penyusunan anggaran tahunan seharusnya administrator ikut menyusun sehingga dapat mengatur keperluannya dalam mengelola organisasi. Karena sebagian besar anggaran kepolisian digunakan untuk gaji maka administrator harus dapat memanfaatkan sumber daya manusia polri dengan baik.

c.               Struktur (structure) dengan adanya sumber daya yang dimiliki organisasi maka administrator harus membuat struktur untuk memandu penggunaan sumber daya tersebut dalam mencapai tujuan organisasi. Di dalam struktur tersebut tercakup juga hierarki, deskripsi tugas, distribusi kewenangan, prosedur, kebijakan, tanggung jawab, dan peraturan. Dalam struktur ini harus memuat bagaimana hubungan tata cara kerja diantara masing-masing bagian dalam struktur tersebut. Penerapannya dalam administrasi polri adalah dalam penyusunan sebuah satuan kerja Polres disusunlah sebuah struktur organisasi yang dikepalai oleh Kapolres dan struktur lain di bawahnya. Dalam struktur tersebut dicantumkan juga apa tugas dan tanggung jawab, kewenangan, aturan, HTCK, dan prosedur dari masing-masing elemen dalam struktur itu bekerja. Semua itu bermuara kepada pemenuhan tujuan utama Polri.

d.               Budaya (culture), setiap administrator harus dapat mengembangkan budaya organisasi yang merupakan pengejawantahan dari nilai dan norma yang dijunjung oleh organisasi. Budaya yang baik harus tumbuh dalam keseharian anggota melaksanakan tugas sekaligus menangkal dan mengeliminir budaya buruk organisasi. Penerapannya dalam administrasi polri adalah seorang Kapolres yang mendukung tumbuhnya budaya disiplin dan anti korupsi dalam satkernya dengan selalu menanamkan nilai-nilai luhur Tri Brata. Hal ini dimaksudkan agar budaya disiplin dan budaya baik lainnnya dapat tumbuh dan menjadi acuan anggota dalam bertugas di Polres.

e.               Manajemen (management), administrator harus melaksanakan fungsi manajemen dalam lingkungan kerja walaupun secara formal struktur, budaya, sumber daya dalam satuan kerja itu sudah baik. Kemampua manajerial dibutuhkan dalam melakukan pengendalian sehingga pelaksanaan tugas tetap dalam garis halauannya. Penerapannya dalam administrasi polri adalah seorang kanit sebagai manajer tingkat pertama harus dapat melakukan pengendalian atas tugas anggotanya sehingga pelaksanaan tugas dapat terhindar dari penyimpangan dan dapat melakukan koreksi ketika dibutuhkan.

f.                 Lingkungan (environment) , dalam kenyataannya sehari-hari organisasi kepolisian hidup dalam sebuah lingkungan yang terdiri dari banyak entitas. Dan tidaklah mungkin jika kepolisian dapat hidup sendiri tanpa terpengaruh pada entitas lainnya. Disini administrator harus dapat memperhatikan kondisi lingkungan sekitar tersebut yang dapat memberikan ancaman atau juga keuntungan bagi organisasi. Mengingat posisi kepolisian adalah sebagai organisasi birokrasi maka posisinya terkait dengan kebijakan yang bersifat politis. Untuk itu diperlukan pemahaman dan keahlian administrator kepolisian untuk terlibat dalam aktivitas birokrasi tersebut. Penerapannya dalam administrasi polri adalah saat proses pendistribusian anggaran oleh pemerintah. Pimpinan polri harus dapat melakukan negosiasi untuk memperjuangkan anggaran yang telah direncanakan sehingga tujuan organisasi dapat terpenuhi.