Perbedaan Kegiatan Kepolisian dan Operasi Kepolisian

Kegiatan Kepolisian  adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Polri secara rutin setiap hari dan sepanjang tahun dalam rangka menjaga dan memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara preventif, preemtif, represif untuk mengatasi Potensi gangguan, Ancaman Gangguan, dan Gangguan Nyata melibatkan seluruh personil kepolisian sesuai dengan struktur hubungan tata cara kerja Polri yang dikendalikan oleh Kepala Satuan kerja masing-masing dengan menggunakan standarisasi keberhasilan kegiatan kepolisian sebagai tolak ukur keberhasilan. Dalam pelaksanaannya manajemen yang dgunakan adalah Manajemen Kegiatan Kepolisian.

Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan bencana yang diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu, sasaran tertentu, Cara Bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu tergantung pada informasi yang diperoleh pimpinan dalam menyusun rencana operasi. Dilaksanakan oleh beberapa fungsi kepolisian yang beragam dalam bentuk satuan tugas (Satgas). Operasi kepolisian dikendalikan oleh Kepala Operasi dan menggunakan standarisasi operasi kepolisian untuk mengukur keberhasilannya. Polri menggunakan Perkap 9 tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian sebagai dasar acuannya.

No		Kegiatan Kepolisian	Operasi Kepolisian
1	Waktu	Setiap hari, sepanjang tahun	Tertentu / terbatas
2	Sasaran	Potensi Gangguan / FKK, Ancaman Gangguan / PH, Gangguan Nyata / AF	gangguan keamanan yang terjadi dan dirasakan tidak dapat ditanggulangi melalui kegiatan Kepolisian, Sasarannya jelas berbentuk Target Operasi orang, barang, lokasi, kegiatan, perkara. Sasaran ini ditentukan setelah dianalisa oleh pimpinan berdasarkan data intelijen yang dimiliki.
3	Cara Bertindak	Preventif, preemtif, represif	Pre-emtif, Preventif, Represif, Rehabilitasi, dan Kuratif tergantung dengan sasaran operasi dan cara bertindak yang disepakati.
4	Personil	Seluruh kesatuan Polri mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kewilayahan yang dapat didukung oleh pengemban fungsi kepolisian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Anggota pada tingkat pusat/kewilayahan/ fungsi dan/atau satuan tugas yang dibentuk dan ditunjuk dengan surat perintah untuk menyelenggarakan operasi Kepolisian
5	Organisasi	Organisasi sesuai dengan susunan tata kerja polri melalui proses manajemen oleh seluruh kesatuan kerja pengemban fungsi kepolisian	Sesuai dengan struktur organisasi operasi kepolisian yang ditetapkan khusus.
6	Anggaran	DIPA rutin yang ditetapkan setiap tahunnya per satuan kerja.	anggaran bersyarat, kontijensi, sesuai dengan DIPA
7	Pengendalian	Kasatker secara berjenjang memperhatikan hierarki.	Pengandalian dilakukan oleh Ka Operasi yang ditentukan oleh Surat Perintah.
8	Managemen	Manajemen kegiatan kepolisian	Manajemen Operasi Kepolisian
9	Ukuran keberhasilan	Menggunakan Standar keberhasilan giat kepolisian	Menggunakan Standar keberhasilan operasi kepolisian