Sistem Kepolisian Ideal di Indonesia

Sistem kepolisian yang paling cocok di Indonesia adalah sistem kepolisian terpadu dimana ada kombinasi antara sistem kepolisian terpusat dan sistem kepolisian yang bersifat desentralisasi. Hal ini karena wilayah Indonesia yang sangat luas dan empunyai karakteristik wilayah dan budaya yang beragam sehingga mengharuskan organisasi kepolisian menjadi organisasi yang adaptif tergantung pada kondisi masyarakat di sekitarnya. Di lain pihak, kondisi yang beragam ini membutuhkan sebuah pemersatu sehingga keragaman ini tidak menjadi faktor yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Untuk itu paling tepat Indonesia menganut sistem kepolisian terpadu yang tidak berbeda dengan sistem pemerintahan kita dengan pembagian kekuasaan yang semi absolut. Yang dimaksud semi absolut ini adalah pembagian kekuasaan dimana pemerintah mendistribusikan kewenangannya kepada daerah namun beberapa bidang yang mendasar dikontrol oleh pemerintah pusat. Pembagian kekuasaan ini atau yang lazim dengan sebutan otonomi daerah tertulis dalam UU no 34 Tahun 2004 tentang otonomi daerah.

Dengan memiliki sistem kepolisian terpadu diharapkan kepolisian Indonesia mempunyai sebuah sistem yang lebih efektiv dan efisien karena pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat namun juga mempunyai tingkat adaptivitas yang tinggi terhadap daerahnya. Tingkat penyesuaian yang tinggi diperlukan oleh kepolisian yang mempunyai karakter masyarakat seperti Indonesia yang memiliki tingkat keragaman sosial yang tinggi. Sistem kepolisian terpadu ini juga membantu pemenuhan tugas kepolisian karena dengan mempunyai sistem kelola anggaran sendiri maka tindakan kepolisian dapat lebih fleksibel dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan polisi. Karena sistem kepolisian merupakan penjelmaan sebuah kontrol sosial dari masyarakat, maka yang paling tepat adalah menjadikan karakter sistem kepolisian yang sesuai dengan sistem sosial yang berlaku di daerah tersebut. Tujuannya adalah agar nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sistem sosial tersebut dapat terjaga.

Dengan keragaman yang ada itu, tentunya perlu pemersatu dan pengawasan sehingga sistem pendistribusian wewenang itu dapat terkoordinir dengan baik. Masalah batas kewenangan wilayah dapat dikomunikasikan oleh pemerintah pusat sehingga koordinasi antar wilayah menjadi lancar. Selain itu dengan sistem pengawasan pemerintah pusat maka perbantuan teknis dapat dilakukan ketika daerah menemui kendala. Hal ini sangat penting mengingat wilayah Indonesia mempunyai karakter demografi yang berbeda serta tingkat kemajuan pembangunan yang berbeda.