Tipe Ideal Birokrasi Menurut Max Webber

            Sosiolog terkenal Max Weber mengemukakan konsep birokrasi, yang menyatakan organisasi bergerak atas dasar rasionalitas. Tipe ideal birokrasi menurut Weber bukan cerminan dari realitas, tetapi menggambarkan bagaimana seharusnya organisasi disusun dan dirancang agar menjadi lebih efisien. Tipe ideal birokrasi Weber tersebut antara lain:

a.                    Ada pembagian tugas berdasarkan kemampuan tertentu. Maksudnya adalah mengelola realita yang ada bahwa setiap manusia mempunyai kemampuan yang berbeda, begitu juga dengan personil  yang mempunyai kelebihan dalam satu hal namun kurang di hal yang lain. Untuk itu organisasi harus dapat menempatkan personil di dalam bidang yang dikuasainya untuk memberikan efisiensi terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan.  Contoh : menempatkan anggota yang memiliki latar pendidikan intelijen di fungsi intelijen dan menempatkan anggota yang merupakan lulusan Fakultas Kedokteran di Bid Dokkes.

b.                    Ada hierarki wewenang;  terdapat struktur organisasi dimana ada posisi atas dan bawah. Struktur yang di bawah diawasi oleh yang lebih tinggi dan yang lebih tinggi berwenang mengawasi yang di bawahnya. Hierarki ini sangat perlu agar sistem pengendalian dapat dilaksanakan sehingga mengefiensi pelaksanaan tugas. Contoh : Dalam birokrasi di Polres Kapolres memimpin 2500 anggota polisi yang tersusun dalam sebuah struktur berjenjang dari atas ke bawah dimana atasan mengawasi bawahannya. Posisi ini tentunya disertai perbedaan kewenangan yang telah ditentukan sebelumnya, semakin ke atas posisinya maka  kewenangan akan lebih besar.

c.                     Ada ketentuan-ketentuan yang berlaku sama di seluruh organisasi. Untuk suatu hal yang sama, dalam kondisi dan waktu yang sama maka harus berlaku juga sebuah peraturan yang sama di seluruh organisasi. Artinya ada peraturan yang harus ditaati oleh anggota organisasi tanpa pengecualian. Dengan adanya peraturan yang egaliter maka pelaksanaan tugas dapat lebih mudah diukur. Contoh : Dalam birokrasi Polri ada aturan mengenai kenaikan pangkat anggota. Peraturan itu berlaku sama untuk seluruh anggota Polri di seluruh Indonesia.

d.                    Menjaga hubungan yang impersonal karena keputusan yang rasional hanya dapat dibuat secara obyektif tanpa emosi. Dalam birokrasi administrator harus menjaga keputusannya agar tetap objektif berdasarkan fakta secara objektif. Administrator harus dapat mengesampingkan penilaian subjektif dalam mengambiil keputusan. Contoh : dalam menentukan arah penyidikan suatu perkara kita harus mengacu pada kajian yuridis yang sebenarnya bukan kepada sifat subjektif suka/tidak suka kepada pihak yang berperkara.

e.                    Pemilihan dan promosi pegawai didasarkan pada kemampuan, bukan pertimbangan-pertimbangan yang irrelevant. Dalam memberikan promosi jabatan hendaknya menggunakan standar yang jelas dan berlaku secara universal bagi seluruh personil dalam organisasi. Dengan memanfaatkan rekam jejak prestasi dan hasil kinerjalah seharusnya seseorang diangkat untuk menduduki posisi tertentu bukan berdasarkan pertimbangan subjektif atau yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas. Contoh : Dalam memilih Kasat serse pimpinan harus melihat bagaimana kompetensi calon yang diajukan dan memberikan jabatan tersebut kepada orang yang paling cocok dari segi kemampuan dan karakter. Yang sering terjadi dalam organisasi Polri adalah pemilihan jabatan didasarkan oleh subjektivitas pimpinan tergantung pada kepentingan dan kedekatan.