7 jenis Sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan sanksi pelanggaran Disiplin Polri

Dalam Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal 21 dijelaskan bahwa ada 7 jenis sanksi pelanggara Kode Etik Profesi Polri yaitu :

1. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; 
sanksi ini merupakan sanksi tertulis yang menyatakan bahwa perbuatan pelanggar telah menciderai nilai-niai kode etik profesi Polri.
2. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; 
sanksi ini bersifat perintah dan harus dilakukan oleh pelanggar kepada pihak yang dirugikan.
3. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan; 
sanksi ini bersifat perintah yang ditujukan untuk membina mental kepribadian pelanggar sehingga dapat sejalan kembali dengan nilai-nilai kode etik profesi Polri.
4. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun; 
sanksi ini bersifat rekomendasi dimana pelanggar direkomendasikan untuk dimutasi dari jabatan yang sedang diduduki.
5. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun; 
 sanksi ini bersifat rekomendasi dimana pelanggar direkomendasikan untuk dimutasi dari satuan fungsi asal ke satuan fungsi yang lain. 
6. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun; sanksi ini bersifat rekomendasi dimana pelanggar direkomendasikan untuk dimutasi dari wilayah hukum satu   ke wilayah hukum yang lain. 
7. PTDH sebagai anggota Polri. Sanksi ini dijatuhkan 
apabila terdapat kondisi antara lain : terduga pelanggar dihukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,  diketahui memberikan keterangan palsu saat mendaftar sebagai anggota Polri, melakukan usaha atau perbuatan yang bertujuan mengubah Pancasila 
dan menentang negara, menjadi anggota partai politik, dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 kali, dan lainnya sesuai yang tercantum dalam pasal 21 ayat (3).

Selain diatur dalam peraturan kode etik profesi Polri, tingkah laku anggota juga diatur dalam peraturan disiplin yang harus ditaati. Apabila anggota tersebut melanggar peraturan disiplin maka anggota akan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan yang diamanatkan dalam PP No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bagi anggota yang melanggar peraturan disiplin maka dapat dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin atau hukuman disiplin.

Tindakan disiplin sesuai yang diatur dalam Pasal 8 undang-undang ini berupa teguran lisan dan tindakan fisik. Dan yang berhak untuk menjatuhkan tindakan ini adalah ankum dari anggota tersebut.

Hukuman disiplin sesuai yang diatur dalam pasal 9 undang-undang ini dapat dikenakan sanksi berupa:

1. teguran tertulis; 

2. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun; 

3. penundaan kenaikan gaji berkala; 

4. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun; 

5. mutasi yang bersifat demosi; 

6. pembebasan dari jabatan; 

7. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari.