Konsep Kejahatan Penipuan Melalui Media Elektronik

Media Elektronik

Menurut Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa (2005 : 726) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, media diartikan sebagai perantara/ penghubung yang terletak antara dua pihak, atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Sedangkan elektronik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005 : 294).

Menurut Mc Luhan dalam Morissan (2003 : 490) media elektronik memiliki ciri sebagaimana pecakapan lisan yang bersifat segera dan singkat yang berarti penerimaan informasi dan reaksi yang diberikan bersifat segera dan singkat. Namun perbedaannya terletak pada tempat dimana pada  era elektronik tidak terikat pada tempat karena pesan dapat dikirimkan secara elektronis. Contoh pemanfaatan media elektronik bagi komunikasi adalah penggunaan televisi, radio, kaset rekaman, gambar foto, mesin penjawab, telepon, blog, dan email.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat dimengerti bahwa media elektronik merupakan sarana penghubung/ perantara yang dibuat menggunakan prinsip elektronika, yang terletak diantara dua pihak, yang dapat digunakan untuk menyalurkan informasi diantara kedua pihak tersebut dengan karakteristik penyampaian informasi dan reaksi yang singkat. Adapun yang termasuk dalam media elektronik adalah komputer, televisi, telefon genggam, radio, laptop, dan lain-lain. Koran, majalah, dan spanduk tidak termasuk ke dalam kelompok media elektronik karena ketiga media tersebut tidak dibuat berdasarkan prinsip elektronika seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Tindak Pidana Penipuan

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu strafbaarfeit, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi strafbaarfeit. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah strafbaarfeit menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing.

Menurut  Moeljatno (1987 : 54) tindak pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Selanjutnya Sesilo Soesilo (1984:6) mendefinisikan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan  diancam  dengan  pidana.

Selanjutnya Tresna (1959) menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun Tresna menarik suatu definisi yang menyatakan bahwa, “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”

Selanjutnya Simmons dalam Tresna (1959) mengungkapkan bahwa tindak pidana harus memiliki beberapa unsur antara lain:

1.    Harus ada perbuatan manusia.

2.    Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.

3.    Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.

4.    Perbuatan itu harus melawan hukum.

5.    Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya didalam undang-undang.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, maka tindak pidana dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum yang berlaku dimana dengan melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut pelaku dapat dikenakan sanksi. Di dalam sistem hukum Indonesia, perbuatan yang termasuk sebagai tindak pidana harus dinyatakan sebelumnya oleh undang-undang yang sah. Untuk dapat menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana, maka sebelumnya harus terdapat peraturan  yang melarang perbuatan  pidana tersebut.  Perlakuan tersebut disebut sebagai asas legalitas yang terdapat dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: ”Suatu peristiwa pidana tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan pertentuan perundang-undangan pidana yang telah ada di KUHP".

Asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya asas  ini lebih dikenal dalam bahasa latin nullum delictum nulla poena sine praevia lege punalle (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Ucapan tersebut berasal dari Von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya tidak semua perbuatan melanggar aturan hukum pidana karena ada ranah aturan hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha pemerintah.

Berkaitan dengan penelitian ini maka tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Penipuan berasal dari kata tipu. Kamus Besar Bahsa Indonesia menjelaskan tipu sebagai perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan mengatakan yang tidak sebenarnya kepada orang lain tentang suatu  berita, kejadian, pesan dan lain-lain yang dengan maksud-maksud tertentu yang ingin dicapainya berarti telah melakukan tindakan penipuan.

Tindak pidana penipuan tercantum dalam pasal 378 KUHP berbunyi:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Mengenai tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP, Soesilo kemudian merumuskan beberapa hal terkait penipuan sebagai berikut :

1.  Kejahatan dalam pasal 378 KUHP dinamakan sebagai kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya :

a.    Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

b.    Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

c.     Membujuknya itu dengan memakai :

1)   Nama palsu atau keadaan palsu

2)   Akal cerdik (tipu muslihat) atau

3)   Karangan perkataan bohong

2.  Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.

3.  Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.

Tindak pidana penipuan yang dimaksud dalam pasal 378 KUHP tersebut masih merupakan tindak pidana penipuan secara umum dan dalam pasal tersebut tidak terdapat pembatasan penggunaaan perangkat tertentu dalam melaksanakan perbuatannya.

Kejahatan Penipuan Melalui Media Elektronik

Berdasarkan dua pengertian media elektronik dan tindak pidana penipuan di atas, maka kita dapat memahami bahwa kejahatan penipuan melalui media elektronik adalah sebuah kejahatan, yang mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, untuk menggerakan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, yang mempergunakan media elektronik sebagai sarana komunikasi antara pelaku dan korban.

Salah satu kejahatan penipuan melalui media elektronik adalah penipuan menggunakan internet. Dijelaskan dalam jurnal internasional Travis C. Pratt, Kristy Holtfreter , dan Michael D. Reisig pada tahun 2010 yang berjudul Routine Online Activity and Internet Fraud Targeting: Extending the Generality of Routine Activity Theory bahwa The Federal Investigation Bureau (FBI) (2001) mendefinisikan penipuan internet sebagai:

...any fraudulent scheme in which one or more components of the Internet, such as web sites, chat rooms, and e-mail, play a significant role in offering non-existent goods or services to consumers, communicating false or fraudulent representations about the schemes to consumers, or transmitting victims’ funds, access devices, or other items of value to the control of the scheme’s perpetrators.

sebuah skema penipuan di dalam satu atau lebih komponen internet, seperti situs internet, ruang obrolan, dan email, memberikan peran yang penting dalam menawarkan barang atau jasa yang sebenarnya tidak ada kepada konsumen, berkomunikasi secara tidak benar atau mengandung bentuk tipu muslihat kepada konsumen, atau memindahkan dana korban, alat pengakses, atau barang lainnya ke dalam penguasaan dari pelaku.

Dari definisi di atas, penipuan internet mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda dengan penipuan biasa, hanya saja penipuan internet menggunakan satu atau lebih komponen internet, seperti situs internet, ruang obrolan, atau email.